JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menekankan bahwa penguatan ketahanan desa secara sosial, budaya, politik, ekonomi dan terutama ideologi harus terus ditingkatkan. Ia khawatir ideologi asing yang membahayakan negara dapat menghegemoni masyarakat jika ketahanan desa melemah.
“Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa jelas mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan di desa harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Semua hal positif yang berkembang di desa-desa, itulah kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus diperkuat,” jelas Basarah dalam forum ‘Penyelenggaraan Kampung Wawasan Kebangsaan Angkatan I’ di Provinsi Banten, Senin (20/2/2023).
Ia menjelaskan salah satu bentuk kearifan lokal adalah dengan menciptakan kerukunan dan rasa persaudaraan di antara penduduk desa berdasarkan adat istiadat, kepercayaan, serta agama yang dianut di desa tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Basarah juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten yang berhasil meningkatkan indeks kerukunan umat beragama selama lima tahun terakhir mulai dari 60,7 pada 2017 naik jadi 65,9 pada 2018, lalu puncaknya naik jadi 69,6 pada 2021.
”Namun demikian, saya masih mendengar ada bibit ekstremisme di provinsi ini. Misalnya di Menes, para pelaku ekstremisme pernah mencoba melakukan penusukan terhadap mantan Menkopolhukam Wiranto. Saya juga mendengar ada kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon dan Maja. Di sinilah kearifan lokal harus terus diperkuat,” tandasnya.
Dalam acara yang dihadiri Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar, Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, dan Camat Tigaraksa Rahyuni tersebut, ia berpesan bahwa seluruh desa di Indonesia adalah ujung tombak penyelenggaraan pembangunan nasional utamanya dalam pelayanan publik.
Hal tersebut juga yang menjadi dasar pemerintahan Presiden Joko Widodo ingin desa menjadi lebih baju dengan menyalurkan program dana desa yang sangat besar.
”Di Tahun 2022 saja, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 68 triliun. Ini dana yang besar. Namun perlu saya ingatkan, hendaknya dana sebesar itu jangan hanya dipakai untuk membangun infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur ideologi. Jangan dikira penguatan ideologi tidak penting,” tutur Basarah.
Menurutnya, Provinsi Banten berhasil meningkatkan indeks kerukunan umat beragama karena adanya komitmen untuk membentuk kampung berwawasan kebangsaan di banyak tempat.
Ia yakin Banten akan menjadi provinsi teladan dengan ketahanan ideologi yang dapat diandalkan dengan strategi yang dimotori Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Ade Riyanto.
”Apalagi ke depan, Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham sudah bersepakat akan mendorong para kepala desa di seluruh Indonesia untuk menjadi hakim-hakim desa agar persoalan-persoalan di desa bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jika para kepala desa itu tidak punya ketahanan ideologi yang kuat, bagaimana mungkin mereka akan menjadi paralegal yang mumpuni,” tegas Basarah.
Sejalan dengan pernyataan Ahmad Basarah, Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan ia beserta jajarannya sudah memiliki agenda yang terstruktur, sistematis dan masif dalam memperkuat wawasan kebangsaan sampai di kampung-kampung.
”Kami sangat sadar, jika desa-desa kuat secara ekonomi, politik, juga budaya, maka kami di tingkat provinsi juga bisa tidur tenang,” pungkas Al Muktabar.
Penulis: Erdhi
Editor : Sol
