Kolomdesa.com, Sragen – Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah baru saja mendapatkan anugerah Smart City 2024 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Desa ini berhasil menerapkan sistem teknologi informasi yang komprehensif bernama Si Langgeng.
Si Langgeng atau singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Integratif Desa Geneng mulai beroperasi sejak tahun 2020. Website ini lahir atas keresahan pemerintah desa terhadap pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Jadi kami berinisiatif menciptakan aplikasi ini agar segala proses pelayanan dan administrasi tetap berjalan maksimal,” kata Sekretaris Desa Geneng, Indriyanto kepada Kolomdesa.com pada Selasa (17/9/2024).
Indriyanto merupakan penggagas Si Langgeng. Sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di jurusan informatika, Indriyanto sendiri yang merancang website Si Langgeng tersebut.
Sesuai dengan namanya, langgeng dalam bahasa Jawa memiliki arti abadi, yang diharapkan aplikasi ini terus berkelanjutan. Hingga saat ini, seluruh kerja-kerja pemerintahan dan layanan masyarakat diproses dalam satu sistem tersebut.
“Untuk pelayanan saat ini semua by system informasi, gak ada yang diluar sistem informasi. Permintaan baru yang ada itu kami buatkan dulu terkait form-nya,” beber Indriyanto.
Keberadaan Si Langgeng juga menjadi peluang untuk peningkatan potensi sosial, ekonomi dan budaya di Desa Geneng. Dikemas dalam satu akses informasi, Indriyanto menaruh harapannya agar website juga menjadi media promosi berbagai potensi yang ada di desa.
Kata Indriyanto, Desa Geneng memiliki pendataan UMKM dan sedang melakukan pembangunan pasar wisata desa. Pihaknya ingin memanfaatkan peluang untuk peningkatan ekonomi desa dengan menyediakan pasar digital desa yang akan ditampilkan pada website Si Langgeng.
“Nah dari segi ekonomi, jadi pasar digital desa ada, pasar fisiknya juga ada,” katanya.
Fitur Si Langgeng
Sejak awal dioperasikan, website Si Langgeng cukup mendapat respon baik dari masyarakat Desa Geneng. Dengan situasi yang serba terbatas pada waktu itu, masyarakat kooperatif untuk beradaptasi dengan kultur baru.
Indriyanto mengaku, pada saat Covid-19 mayoritas masyarakat yang memiliki keperluan dokumen dari desa melakukan pengajuan secara online dari rumah mereka masing-masing, di luar keterbatasannya mengetahui ilmu teknologi informasi.
“Saat itu (Covid-19) banyak warga yang menggunakan layanan permohonan online kami,” katanya.
Proses gotong royong tersebut cukup membantu beban kerja Pemerintah Desa Geneng. Pada tahun pertama saja, Indriyanto mengatakan rekam cadang data pemerintahan dan penduduk lengkap. “Tinggal update-update saja waktu itu, menyesuaikan permintaan baru,” terang Indriyanto.
Si Langgeng memuat berbagai fitur yaitu keperluan surat menyurat dan menyediakan data-data yang dibutuhkan masyarakat antara lain: Data Bantuan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Infografis Realisasi Pelaksanaan APBDes, Data Pembangunan dan Realisasinya, dan Profil Desa dan Layanan Pengaduan.
Sistem informasi desa ini juga menyajikan profil desa, informasi mengenai kegiatan pembangunan di desa, produk hukum atau informasi publik desa, peta dan batas desa, statistik kependudukan desa, dan layanan mandiri surat menyurat untuk masyarakat.
“Semua masyarakat dapat melihat bagaimana proses kegiatan yang ada di desa, semua data kami sediakan secara real time,” jelas Indriyanto.
Keberadaan Si Langgeng juga menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Desa Geneng dalam melakukan program pemerintah desa dengan tepat sasaran. Kata Indriyanto, penentuan kebijakan pemerintah desa akhirnya lebih cepat diproses sebab mereka dapat memilah dan menimbang data yang telah tersedia.
“Lalu terkait dengan pemetaan, pemetaan itu kami juga ada peta desa secara detail terkait dengan panjang jalan, jenis jalan, ini berarti kan proyeksi untuk pelaksanaan pembangunan desa juga lebih mudah untuk kami melakukan pengambilan kebijakan,” terang dia.
Transparansi Program dan Anggaran
Pengembangan inovasi Si Langgeng didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk selaras dengan dasar hukum tersebut, transparansi program kerja dan anggaran di Desa Geneng dicantumkan dalam halaman utama website Si Langgeng.
Pada beranda utama website, tercantum rincian anggaran APBDes Pelaksanaan, APBDes Pendapatan dan APBDes Pembelanjaan yang diakumulasi dalam satu tahun. Praktik transparansi seperti ini secara tidak langsung meningkatkan nilai akuntabilitas Pemerintah Desa Geneng.
Menurut Indriyanto, transparansi program dan anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak supradesa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan dan perkembangan desa, di samping kepentingan utamanya untuk mempermudah pekerjaan perangkat desa dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.
“Sistem informasi perlu dirancang sedemikian rupa supaya selalu ada informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan memudahkan pemerintahan desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, baik secara horizontal dalam lingkungan desa maupun vertikal ke kecamatan dan kabupaten,” ungkapnya.
Website Si Langgeng juga mencantumkan agenda desa. Informasi tersebut terletak di sisi kanan laman utama website. Jadwal agenda desa mempermudah masyarakat untuk mengetahui giat pemerintah desa setiap harinya.
Rincian agenda dibuat sederhana. Dari judul agenda, waktu pelaksanaan, lokasi dan koordinator agenda. Setiap agenda didesain dapat diklik untuk mengetahui isi undangan atau dapat mengunduh file undangannya.
“Kami memang membuat Si Langgeng ini dengan sistem yang sederhana agar masyarakat mudah memahaminya,” ungkap Indriyanto.
Disiplin pada jadwal agenda ditujukan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil baik sistem informasi desa sekaligus berfungsi memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi bagaimana anggaran desa digunakan (output), hasilnya (outcome), dan dampaknya.
Indriyanto berharap, ke depannya website Si Langgeng dapat menyediakan sistem cetak surat mandiri secara instan. “Itu yang masih menjadi cita-cita saya yang masih belum tercapai,” ungkapnya.
Sedangkan pada perawatan website, Indriyanto mengatakan bahwa Pemerintah Desa Geneng menggunakan dana desa untuk keperluan hosting dan domain. “Untuk saat ini dari pemerintah pusat masih belum ada (bantuan),” tutupnya.
Editor: Aziz
