Kolomdesa.com, Minahasa Utara – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Marthin Sadedo mengkritisi proyek pembangunan jalan usaha tani (JUT). Pasalnya, pembangunan akses menuju lahan warga tersebut masih belum jelas peruntukannya.
“Iya ini ada pembangunan jalan usaha tani dari Dinas Pertanian Kabualten Minahasa Utara, tetapi peruntukan sebagai lahan pertanian masih belum dibutuhkan untuk saat ini,” kata Marthin, Senin (13/1/2025).
Menurut Marthin, pada awalnya pembangunan jalan merupakan inisiasi dari pihak telekomunikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ia baru mengetahui kalau pembangunan jalan merupakan JUT dari Dinas Pertanian.
“Awalnya jalan kami mengira bantuan dari pihak telekomunikasi, ternyata setelah tiga minggu merupakan pembangunan dari Dinas Pertanian,” jelas Marthin.
Marthin menjelaskan pembangunan JUT itu berada di lahan hibah hukum tua. Namun, ia menyesalkan pembangunannya terlalu dipaksakan.
“Pembangunannya terlalu dipaksakan, sebab hanya ada peternakan milik hukum tua disana,” terang Marthin.
Marthin juga menjelaskan terkait dengan adanya pembangunan JUt yang tidak transparan. Menurutnya, jika dana tersebut bersumber dari anggaran Dinas, hendaknya papan informasi penggunaan dana dipasang di area pembangunan.
“Kami merasa kecamatan, karena pembangunannya tidak jelas,” beber Marthin.
Marthin menduga ada permainan dengan hukum tua. Sebab, ia mengetahui pengurus pembangunannya dari Hukum Tua.
“Pengurus pembangunan merupakan dari pihak hukum tua sesuai yang disampaikan Kabid Dinas Pertanian, dan ini ditengarai ada kepentingan sepihak,” pungkas
Penulis: Fuji
Editor: Aziz