Kolomdesa.com, Mamuju – Warga Desa Kalukku Barat dan Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju mendapatkan dukungan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju mengenai penolakan tambang pasir. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Cabang PMII Mamuju, Rafli Sakti Sanjaya.
“Seharusnya pemerintah belajar dari daerah lain mengenai aktivitas tambang pasir,” ujar Ketua PC PMII Mamuju, Sakti Rabu(2/9/2024)
Sakti mengatakan, penolakan adanya penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Kalukku Barat dan Beru-beru sudah tepat. Sebab, dalam pembuatan surat izin tambang, dibuat dengan tergesa-gesa dan cenderung merugikan rakyat.
“Kami sejatinya tidak menolak dengan adanya investasi, asalkan selaras dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sakti.
Sakti mengatakan, dalam proses pembuatan izin, kebanyakan perusahaan tambang tidak melibatkan warga setempat dalam prosesnya. Menurutnya, itu merupakan proses yang salah dan harus ada evaluasi dan revisi dari pemerintah kabupaten.
“Musyawarah hendaknya dilakukan sebelum terbit izinnya, warga harusnya dijadikan pihak utama yang dilibatkan dalam proses ini,” tutur Sakti.
Sakti menambahkan, penambangan pasir di Desa Kalukku Barat dan Beru-Beru tidak disambut baik oleh warga. PMII menyatakan dengan tegas, turut mendukung penolakan warga tersebut.
“Jika penambangan, dan investasi merugikan, tentu kami dari organisasi masyarakat menyatakan dengan tegas menolaknya,” tegas Sakti.
Sakti berharap, dengan adanya aksi yang dilakukan oleh warga Kalukku Barat dan Beru-beru agar pemerintah mulai terbuka. Keberpihakan tidak berada di korporasi, namun menjunjung tinggi kemanusiaan.
“Harapan saya, kepada dewan yang ada disini dapat berdiri bersama rakyat, bukan berpihak ke korporasi tambang,” beber Sakti.
Sakti mengatakan, penolakan tambang yang dilakukan oleh warga sejatinya merupakan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, pencegahan akibat tambang juga dapat ditekan.
“Kita harus melindungi sumber daya alam, untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang,” kata Sakti.
Namun, Sakti mengatakan izin yang diberikan oleh pemerintah, justru berbanding terbalik dengan spirit menjaga lingkungan. Pemerintah lebih memilih mendukung kelompok untuk memanfaatkan alam, dengan merusak lingkungan.
“Keputusan hendaknya diambil jangan sampai menghancurkan masa depan orang banyak,” jelas Sakti.
Sakti mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh PMII Mamuju kepada warga akan terus dilakukan. Pemerintah harus mencabut izin, sehingga warga yang tinggal di lokasi konsensus menjadi aman.
“Kami PC PMII Mamuju akan terus mendampingi warga Kalukku Barat, dan Beru-Beru hingga izin dicabut,” pungkas Sakti.
Penulis: Fuji
Editor: Aziz
