Site icon Kolom Desa

Tingkatkan Akurasi Profil Daerah, Pemprov Canangkan Data Desa Presisi

Pj. Gubernur Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sultra, mengadopsi Program Data Desa Presisi (DDP). Sumber Foto: Istimewa

Pj. Gubernur Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sultra, mengadopsi Program Data Desa Presisi (DDP). Sumber Foto: Istimewa

KENDARI – Guna mewujudkan daerah maju dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan Data Desa Presisi pada seluruh kabupaten kota yang ada di Sultra. Program ini merupakan upaya Pemprov Sultra untuk melahirkan desa yang memiliki profil akurat sebagai pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.

 

“Program ini merupakan upaya Pemprov Sultra untuk melahirkan data desa yang akurat sebagai pijakan dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang,” jelas Pj. Gubernur Sulawes Tenggara, Andap Budhi Revianto, Senin (2/10/2023).

 

Menurutnya, dengan pemerintahan yang berabasis pada data akurat, kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang dirancang pemerintah pusat dan daerah bisa terencana, terukur dan tepat sasaran. Dengan data desa yang presisi, kondisi atau profil serta berbagai permasalahan yang ada pada suatu desa atau kelurahan dapat diketahui untuk menjadi landasan pelaksanaan program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan desa ataupun kelurahan.

 

Dengan adanya data desa yang presisi juga bisa dijadikan salah satu alat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian stunting serta bisa mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju dan sejahtera. Sehingga semua permasalahan tersebut akan bermuara pada optimalisasi data desa presisi.

 

“Semua harus didasarkan data yang akurat, ini akan bagus apabila diterapkan. Disamping itu yang lain kita melihat adanya atensi dari bapak Mendagri yang saat itu juga beliau melaksanakan perjanjian kerja sama dengan instansi terkait dan juga dari akademisi,”

 

Pencanangan data desa presisi ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta turut disakasikan oleh Kemendagri, BRIN, DPRD Provinsi Sulawewsi Tenggara, Forkopimda dan sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi.

 

Penulis: Erdhi

Editor: Rizal

Exit mobile version