MANADO – Irjen Kementerian Pertanian, Jan S Maringka mengajak pemerintah daerah bersama tokoh agama, generasi muda, dan tokoh masyarakat membangun lumbung desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi dalam menghadapi dampak dari bencana El Nino.
“Kementerian Pertanian telah melakukan langkah mitigasi menghadapi ancaman El Nino,” sebut Jan S Maringka, Rabu (6/9/2023).
Tantangan pertanian saat ini antara lain adanya ancaman perubahan iklim (El Nino), ancaman alih fungsi lahan, dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Langkah mitigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian antara lain dengan membangun lumbung-lumbung desa dan ikut mencanangkan Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino di 10 provinsi dan 100 kabupaten dengan lahan seluas 500 ribu hektare.
Kegiatannya adalah menyediakan sumber pengairan, distribusi benih, distribusi pupuk, gerakan tanam, gerakan penanganan kekeringan dan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Langkah ini dianggap sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga gerakan penanganan dampak perubahan iklim (DPI).
“Dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak El Nino Kementan mengajak semua pihak termasuk Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia berpartisipasi dalam membangun sektor pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” ajaknya.
Apalagi, dunia pertanian tengah dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim (El Nino), alih fungsi lahan, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang amat besar bagi proses pembangunan di Indonesia khususnya di desa, pertanian merupakan sektor yang aman dan vital untuk memenuhi kebutuhan hidup utama manusia.
“Kementan tidak mungkin bekerja sendiri, karena itu kita melibatkan berbagai pihak antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, media, termasuk perguruan tinggi dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan bersama-sama bahwa kita memiliki komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tuturnya.
Oleh sebab itu selain mendorong unsur masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan, pihaknya secara internal juga melakukan kebijakan pengawasan sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian. Arah dari kebijakan tersebut yakni fokus pada program strategis, bersinergi dengan APIP dan APH, dan melakukan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran menjadi kunci.
Penulis: Erdhi
Editor: Rizal
