MAMUJU – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berupaya mencegah terjadinya politik uang jelang Pemilu 2024. Untuk itu Bawaslu Sulbar membangun desa anti politik uang untuk mewaspadai dan memaksimalkan pencegahan kecurangan tersebut.
“Bawaslu RI di tingkat pusat telah melakukan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan, Bawaslu Sulbar ke depan akan mewaspadai politik uang dan memaksimalkan upaya pencegahannya,” kata Anggota Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim, Selasa (15/8/2023).
Ia mengatakan, Bawaslu Sulbar akan menggandeng seluruh stakeholder untuk terus bergerak mencegah terjadinya politik uang. Karena politik uang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan dalam momentum pemilu.
“Bawaslu Sulbar akan memegang teguh komitmen untuk memerangi politik uang agar tidak terjadi di Pemilu 2024,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, upaya pencegahan politik uang juga akan dengan melakukan sosialisasi secara massif. Harapannya masyarakat menolak politik uang serta meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif masyarakat.
“Bawaslu Sulbar juga akan melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya politik uang, dengan membangun desa anti politik uang, di seluruh wilayah Sulbar,” ujarnya.
Ia menyebut politik uang di Sulbar menduduki peringkat kedua dari seluruh wilayah Provinsi di Indonesia dan harus dicegah dalam memberantas praktik politik uang mencapai karena nilai kerawanannya mencapai 27,78. Sementara tingkat kerawanan pemilu di Sulbar, berada pada posisi ke 13 dari seluruh wilayah Provinsi di Indonesia dengan skor 1,20.
Penulis: Erdhi
Editor: Rizal
