BANGKA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinsos PMD telah berkontribusi terhadap pengelolaan BUMDes yang ada di desa. Yang dalam hal ini sebenarnya pengelolaan BUMDes tidak menggunakan dana dari Pemda.
“Misalnya untuk pendampingan-pendampingan dan memfasilitasi apa yang dalam usaha tersebut,” ungkap Subkordinator Fasilitasi dan Kerja Sama Antar Desa Dinas Sosial Pemerintahan, Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah, Catur Yudono, Minggu (13/8/2023).
Contoh dari inovasi ini yaitu, BUMDes yang ada di Desa Padang Baru yang berencana bakal membuat usaha semacam STNK online.
Dengan begitu, DinsosPMD membantu memfasilitasi dan pendampingan berkaitan dengan kerjasama di Samsat dan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bangka Tengah.
“Jadi kami di Pemda ini sistemnya hanya memfasilitasi dan pendampingan,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Sosial, Pemerintahan, Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah membeberkan bahwa hanya 50 persen desa di Bangka Tengah yang memiliki BUMDes.
Diketahui, Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa. Namun, hanya setengah dari jumlah desa tersebut yang memiliki Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes).
Di samping itu, Catur Yudono mengungkapkan bahwa pada intinya setiap desa di Bangka Tengah memiliki BUMDes.
“Tapi kami tidak menutup diri bahwa memang dari 56 desa itu, yang aktif kurang lebih tinggal setengahnya,” ungkap Catur, Minggu (13/8/2023).
Sedangkan BUMDes yang sudah tidak aktif lagi, dikatakan Catur karena disebabkan oleh beberapa hal.
Misalnya BUMDes yang dulunya sempat berjalan namun tidak aktif lagi dikarenakan adanya pergantian pengurus.
“Dari hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, diketahui bahwa rata-rata itu karena ganti pengurus. Jadi enggak aktif lagi kegiatan usahanya ( BUMDes-red),” terangnya.
Kendati demikian, rata-rata BUMDes yang saat ini sudah tidak aktif sedang mencari bidang usaha baru karena adanya pergantian kepengurusan tersebut.
Saat ditanyai apakah pergantian pengurus BUMDes itu juga disebabkan karena adanya pergantian perangkat desa dan kepala desa, Catur berujar bahwa itu bisa saja terjadi.
“Bisa jadi, tapi ada juga beberapa kasus dimana pengurus BUMDes yang lama itu punya pekerjaan lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, dari sekitar 50 persen BUMDes yang masih aktif saat ini, dijelaskan bahwa kebanyakan bergerak di bidang usaha warung kelontong dan agen gas elpiji.
Selain itu, ada juga beberapa BUMDes yang bergerak di bidang usaha pengelolaan lahan parkir seperti yang ada di tempat wisata Bukit Angsa Emas di Desa Tanjung Gunung.
“Bervariatif lah jenis BUMDes-nya, cuma rata-rata kebanyakan itu warung kelontong dan agen gas elpiji,” imbuhnya.
Penulis: Ulfa
Editor: Danu
