SUMBAWA – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong agar program pengelolaan sampah mandiri berbasis desa agar segera diterapkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan edukasi mengenai zero waste serta mencegah kemungkinan terjadinya bencana.
“Mungkin di luar sana bahwa sampah secara sisi negatifnya akan membawa petaka bencana terjadi banjir, tetapi di sisi positifnya menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa oleh karena itu bagaimana kita selaku perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan untuk membaca peluang tentang pengelolaan sampah ini menjadi pundi-pundi uang, oleh karena itu jangan terlalu banyak teori tetapi sekarang langsung praktek,” ujar Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, Senin (17/7/2023).
Kadis LHK NTB, Julmansyah, menegaskan bahwa salah satu tantangan yang harus segera disikapi oleh Pemda Sumbawa adalah keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang layak atau representatif. Sebab dengan minimnya jumlah TPA yang ada akan menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah tempat.
“Mengingat dengan luasan Kabupaten Sumbawa saat ini, normalnya minimal ada 4 TPA yang layak. Sehingga dengan ketidakadaan TPA yang layak, maka timbulan sampah dimana-mana. Sampah mengepung kita semua,” terang Julmansyah.
Julmansyah juga memaparkan progres NTB Zero Waste dalam paradigma melihat sampah sebagai sumber daya. Ia mengatakan dengan terbangunnya ekosistem industrialisasi persampahan sebagai salah satu output NTB Zero Waste, maka Dinas LHK NTB bersama Dinas LH Sumbawa akan memfasilitasi kades dengan para offtaker sampah yang sedang membangun industri pengelolahan di NTB.
Para kepala desa yang hadir tampak antusias mengikuti forum ini. Antusiasme itu terlihat dengan banyaknya respons para kepala desa yang hadir.
Salah satunya adalah catatan dari kades yang berasal dari Sumbawa bagian timur yang menggarisbawahi belum tersedianya TPA di wilayah Timur. Disamping itu, hal yang juga menjadi perhatian para kades diantaranya terkait pasar sampah plastik yang dihasilkan desa atau TPS3R.
NTB saat ini sudah memiliki pabrik bata plastik oleh Block Solution Lombok, kemudian pabrik RDF/SRF di TPA Kebon Kongok serta berbagai inisiasi lain. Termasuk keberadaan 42 unit Rumah Maggot yang dikembangkan oleh komunitas dalam mengolah sampah organik di NTB.
Penulis: Erdhi
Editor: Rizal
