Pemkab Halbar Bentuk Kampung KB Melalui Eduwisata

Deputi Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng melihat perkembangan Kampung KB di Kabupaten Halmahera Barat Sumber Foto: Istimewa
Deputi Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng melihat perkembangan Kampung KB di Kabupaten Halmahera Barat Sumber Foto: Istimewa

HALMAHERA BARAT Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara membentuk Kampung KB melalui eco edu wisata yang didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Halbar. Upaya intervensi dan inovasi dalam rangka penurunan stunting tersebut akan direalisasikan dalam bentuk bantuan rumah layak huni dan intervensi Laduni untuk ibu hamil dan calon pengantin.

 

“Programnya berupa bantuan rumah layak huni, intervensi Laduni untuk ibu hamil dan calon pengantin, MOU dengan dinas pariwisata untuk eco edu wisata serta MOU dengan Kemenag Halmahera Barat mengenai calon pengantin,” kata Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah bidang KB Halmahera Barat Novelheins Sakalaty, Sabtu (27/5/2023).

 

Sasaran dari program ini adalah penghapusan kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Halbar. Ada dua indikator terkait kependudukan yaitu Total Fertility Rate (TFR) yang mencerminkan seorang wanita selama hidupnya melahirkan anak dan ASFR.

 

“TFR Halmahera Barat sudah terencana dengan baik. BKKBN mempunyai program Bangga Kencana. Resesi seks dan childfree belum mengancam Indonesia. Hak-hak atas perempuan harus dijaga. ASFR kita masih tinggi diartikan sebagai ada perempuan yg berumur 15 sampai dengan 19 tahun per seribu wanita. ASFR Halmahera Barat lumayan tinggi di angka 37.6 persen,” ujar Novelheins.

 

Ia menuturkan bahwa Usia pernikahan dini yang tinggi dapat berdampak pada kematian ibu dan anak dan ancaman stunting jika anak lahir. Sedangkan, untuk angka perceraian di Indonesia masih tinggi sehingga bisa mengganggu kualitas SDM.

 

Sedangkan, untuk angka perceraian di Indonesia masih tinggi sehingga bisa mengganggu kualitas SDM. Kampung KB dimaknai gotong royong semua pihak untuk mengajak semua OPD KB agar anggaran DAK BOKB dari Pemda Kabupaten Halmahera Barat dimanfaatkan dengan baik.

 

“Halmahera Barat banyak melakukan program inovasi. Saya mengerti tidak mudah menurunkan angka stunting, di nasional saja penurunannya hanya 3 persen tetapi Halmahera Barat berhasil menurunkan 6 persen,” katanya.

 

Sementara itu, Deputi Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengapresiasi visi Kabupaten Halmahera Barat yaitu Halmahera Barat sehat termasuk dalam menangani stunting. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Halmahera Barat mengalami penurunan stunting pada tahun 2022 sebanyak 6 persen.

 

“Terdapat 16 kampung kb, 12 plkb, 528 TPK di Halmahera Barat. Selain mengembangkan kampung KB, kami membuat mou desa eco edu wisata dalam rangka percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.

 

Penulis: Erdhi

Editor: soleha.tn

Print Friendly, PDF & Email
Ikuti berita Kolomdesa.com terupdate di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *