JAYAPURA – Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi mengingatkan kepala pemerintah kampung/kepala desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa. Hana ingin kepala desa lebih bijak dalam mengatur dan membelanjakan anggaran DD serta tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya.
“Kepala kampung tidak boleh langgar karena ini dokumen hukum, hati-hati gunakan dana supaya penggunaan dana tidak salah dan tidak keluar dari apa yang sudah ada sebagai komitmen,” jelas Hana, Rabu (17/5/2023).
Setidaknya ada 139 Kepala Pemerintah Kampung yang menandatangani pakta integritas pengelolaan DD dan ADD untuk kampung bebas korupsi. Hal tersebut sudah dimulai dari Kampung Nendali yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pilot project kampung bebas korupsi.
Menurut Hana perlu adanya kolaborasi antara kepala distrik, ondoafi dan Bamuskam untuk mengawasi dan mengawal penggunaan dana tersebut. Pemerintah kampung dapat memfokuskan anggaran belanja DD pada pendidikan anak, kesehatan, tempat ibadah, dan air bersih, dan infrastruktur agar pembangunan bisa merata di seluruh sektor.
“Jangan hanya orang terdekat yang menikmati dana kampung. Jalan tidak dikerjakan, air bersih, anak sekolah cari bantuan pendidikan ke kota sampai provinsi tidak diperhatikan, janda dibiarkan, gereja, jalan, air bersih, bahkan tidak tahu kondisi masyarakatnya,” ujar Hana.
Selain itu, melihat pertumbuhan ekonomi, kata Hana, pemerintah kampung bertugas mendorong potensi kampung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Produk-produk yang memang diolah oleh masyarakat desa seperti ikan, rica, buah-buahan di Yepase, Dormena, Yokari, hingga Depapre juga Bukisi merupakan produk desa yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.
Penulis: Erdhi
Editor: Soleha.tn
