LAMPUNG – Ratusan perangkat desa dari 116 daerah di Kabupaten Pesisir Barat lakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pesisir Barat. Para perangkat desa tersebut menuntut pembayaran gaji 6 bulan, sejak Oktober 2022 hingga Maret 2023 belum dibayarkan.
“Kami sedikit kecewa karena gaji kami belum dibayarkan tetapi dari Pemda Pesisir Barat setelah demo katanya hari ini juga gaji 3 bulan kami akan ditransfer,” ujar Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat,Agus Ricardo pada Rabu (12/4/2023).
Selain itu, mereka meminta kepada pihak pemerintah daerah Pesisir Barat untuk membayar insentif perangkat pekon, sesuai dengan Permendagri no 67, insentif harus dianggarkan kemudian harus dibayarkan setiap bulan.
Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pesisir Barat, Jalalludin menyebutkan, keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa hingga 6 bulan lamanya ini dikarenakan adanya kesalahan dalam penganggaran di Pemerintah Provinsi Lampung. Meski demikian, pemerintah akan segera membayar tunggakan gaji selama 3 bulan dan 3 bulan sisa akan segera dianggarkan kembali.
“Kesalahan penganggaran di Provinsi Lampung, bukan hanya Pesisir Barat. Untuk gaji aparat sudah ditransfer Kamis tanggal 6 Maret di 2023 dan hari ini rencana ingin melanjutkan transfernya,” terang Jalalludin, Sekda Pesisir Barat.
Setelah mendengar penjelasan Sekda, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun, jika janji pembayaran gaji tak dilaksanakan maka masa akan kembali melakukan aksi serupa.
Penulis: Mukhlis
Editor: Rizal
