AMBON – Penanganan permasalahan stunting seluruh desa dan negeri di Ambon sebagian dialokasikan dari anggaran dana desa. Alokasi tersebut akan menyesuaikan anggaran setiap desa atau negeri di Ambon berdasarkan hasil musyawarah setiap desa.
“Di tahun ini seluruh desa dan negeri telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk tangani kasus stunting,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon, Maluku, Megy Lekatompessy, Senin (10/4/2023).
Ia menjelaskan tidak ada penetapan besaran alokasi anggaran untuk setiap desa atau negeri. Penggunaan dana desa tersebut untuk mengatasi pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan melalui pelatihan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan konseling gizi, peningkatan kapasitas kader posyandu dan pendamping.
“Tidak ada penetapan besaran anggaran untuk setiap desa atau negeri, yang penting ada alokasi dari dana desa yang digunakan untuk penanganan stunting,” jelasnya.
Tahun 2023 ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) akan menambah 12 lokasi fokus (Lokus) prioritas penanggulangan stunting di Ambon. 12 lokus stunting tersebar pada lima kecamatan, sehingga total di tahun ini semua desa kelurahan dan negeri menjadi lokus.
Selain menambah lokus prioritas, juga akan dilakukan rembuk stunting di tingkat desa, negeri, dan kelurahan terkait tim pendamping keluarga. Harapannya melalui tindakan pencegahan yang dilakukan dapat menurunkan angka kasus stunting di Kota Ambon.
Sebanyak 20.910 keluarga yang tersebar di 50 desa dan kelurahan di Kota Ambon masuk kategori keluarga berisiko stunting. Dari 33.878 keluarga sasaran yang tersebar di 50 desa/kelurahan, terdapat 20.910 keluarga berisiko stunting.
Penulis: Erdhi
Editor: Soleha.tn
