SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bahwa kemiskinan di wilayahnya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama seluruh stakeholder. Dalam hal ini, Ganjar memerintahkan perangkat desa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu yang tengah dihadapi masyarakat desa.
“Berdasarkan pasal 34 UUD kita, negara harus menjamin kehidupannya. Siapa yang tahu ini? Kawan-kawan perangkat desa yang tiap hari keluyuran, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol untuk bisa merespons PR-PR yang ada di masyarakat,” kata Ganjar dalam saat membuka Musyawarah Daerah Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) secara virtual di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2023).
Ganjar meminta agar perangkat desa harus memastikan secara detail data yang diambil telah valid. Sehingga ketika konsep mengentaskan kemiskinan itu dijalankan, lanjutnya, tak ada polemik dan komplain dari masyarakat luas atas kebijakan yang dilaksanakan.
“Berapa rumah tidak layak huni mereka, adakah jambannya yang dimiliki, adakah air bersihnya, adakah penerangannya, kemudian dikumpulkan,” kata Ganjar.
selanjutnya adalah memastikan data tentang jumlah keluarga yang terdapat penyandang disabilitas. Ganjar mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk melatih mereka agar keterampilannya bisa bermanfaat.
“Kita titipkan ke perusahaan itu agar nanti dia mendapatkan penghasilan sehingga nanti membantu keluarganya. Ini kita dorong. Bagaimana caranya? Nanti mereka dilatih dan perusahaannya mau. Terhadap perusahaan yang tidak melatih sendiri, provinsi siap,” kata Ganjar.
Tak hanya soal kemiskinan, Ganjar juga ingin perangkat desa memastikan data tentang jumlah keluarga yang terdapat penyandang disabilitas. Ganjar mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk melatih mereka agar keterampilannya bisa bermanfaat. Sehingga, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, perangkat desa juga boleh memanfaatkan kerja sama antar stakeholder terkait, seperti CSR, perusahaan swasta, hingga lembaga filantropi apabila kesulitan merumuskan solusinya.
“Kita titipkan ke perusahaan itu agar nanti dia mendapatkan penghasilan sehingga nanti membantu keluarganya. Ini kita dorong. Bagaimana caranya? Nanti mereka dilatih dan perusahaannya mau. Terhadap perusahaan yang tidak melatih sendiri, provinsi siap,” kata Ganjar.
Ganjar pun menginstruksikan perangkat desa untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan kepala desa. Agar pengabdiannya memperbaiki nasib bangsa dapat diterima serta terlaksana dengan akurat dan proporsional.
“Kita bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah pelayan masyarakat dan Bapak Ibu bisa pada level yang paling depan,” pungkas Ganjar.
Dalam hal kemiskinan, Ganjar sendiri telah mengentas kemiskinan satu juta orang selama memimpin Jateng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng tinggal 10,93 perden pada 2022.
Penulis: Danu
Editor: Ani
