JAKARTA – Realisasi serapan anggaran tahun 2022 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tercatat hanya sebesar 96,5 persen atau Rp 2,87 triliun dari total dana yang dianggarakan sebesar Rp 2,97 triliun.
“Total sisa anggaran pada 2022 yang belum terserap Rp104,33 miliar yang hampir seluruhnya itu adalah dana yang berasal atau bersumber dari PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri),” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, (16/02/2023).
Ia mengatakan, sisa anggaran tahun 2022 yang belum terserap berasal dari PHLN. Ia menambahkan belum terserapnya dana dari PHLN tersebut karena proses penerbitan surat yang lama sehingga no objection letter dari donor mengalami penundaan.
“Tentu ini akan menjadi catatan kami, catatan kami pada tahun anggaran 2023 yang akan datang ada perhatian khusus untuk dana PHLN,” ucapnya.
Mendes PDTT menambahkan dibandingkan tahun lalu, anggaran 2022 kinerja serapannya lebih tinggi 1,09 persen.
“Tahun 2021 penyerapan kami sebesar 95,41 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 96,51 persen, lebih tinggi 1,09 persen dibanding tahun 2021,” ungkap Gus Halim.
Mendes PDTT juga menyampaikan bahwa pada 2022 program bantuan pengembangan Usaha Milik Desa (BUMDes) realisasi outpuntya tidak mencapai 100 persen.
“Realisasinya 99,8 persen, ini karena ada satu BUMDes yang tidak bisa menyerap dana yang sudah dialokasikan karena tidak dapat melengkapi dokumen sampai dengan menjelang akhir tahun anggaran 2022,” paparnya.
Program selanjutnya yang tidak bisa mencapai output 100 persen adalah Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang bersumber dari PHLN-IFAD.
Target dari program tersebut adalah terselenggaranya “coaching clinic” untuk kepala desa, kader desa dan Direktur BUMDes di 25 Kabupaten dan refreshment training di lima provinsi.
“Realisasinya coaching clinic baru 80 persen atau empat provinsi dari lima provinsi, sedangkan refreshment training 100 persen. Jadi program ini juga kurang dari 100 persen untuk realisasi output,” jelasnya.
Selain itu realisasi output pendampingan desa hanya 99,3 persen dari target 35.000 orang karena ada 247 pendamping desa yang mengundurkan diri.
Program peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dari PHLN-P3PD juga tidak bisa mencapai realisasi 100 persen. Progran tersebut hanya dapat terealisasi kepada 10.990 orang dari total target 15.000 orang.
“Tenaga pendamping profesional itu belum sesuai target karena pelaksanaan peningkatan kapasitas baru dimulai 1 November 2022 sesuai dengan Nol (No Objection Letter) Bank Dunia. Peningkatan kapasitas pendamping akan dilanjutkan pada 2023,” pungkasnya.
Penulis: Erdhi
Editor : Sol
