JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanganan stunting di daerah harus bisa segera terpenuhi.
Karenanya, Ia mengimbau agar APBD dan Dana Desa dipergunakan untuk mengatasi masalah stunting pada anak dan menambah gizi untuk ibu hamil.
“APBD digunakan untuk mempertebal upaya kita menaikkan gizi ibu hamil, balita stunting dan seterusnya. Nanti saya minta itu bisa diusulkan ke Kemenkes,” ungkap Menko Muhadjir saat memberikan arahan dalam Road Show Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada Rabu, (8/2/2023).
Muhadjir juga menambahkan, masalah penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi APBD dan Dana Desa tersebut. Sehingga ia meminta agar para stakeholder dapat mengelola anggarannya dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.
“kami tekankan kembali agar pemerintah daerah bisa menggunakan APBD dan Dana Desa untuk mengoptimalkan penanganan kemiskinan ekstrem,” kata Menko Muhadjir.
Adapun pada 2023, Pemerintah menargetkan ketersediaan antropometri di Posyandu dan USG di Puskesmas 100 persen sudah terpenuhi. Menurut Menko Muhadjir, dengan tersedianya alat dan SDM yang mumpuni, maka pengukuran akan lebih akurat, dan data yang dihasilkan bisa lebih tepat.
Penulis: Danu | Editor: Sol
