SURABAYA – Pulau Madura diklaim mendapatkan aliran dana triliunan untuk pembangunan pada setiap tahun yang sebagian besarnya dari Dana Desa. Dengan begitu, Madura dinilai punya modal yang cukup dalam meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan angka kemiskinan.
“Madura dapat Rp6,8 triliun dari transfer keuangan dan dana desa dari pusat ke daerah. Ini diberikan kepada kabupaten dan juga sampai ke desa-desa. Tadi disebutkan Rp1,5 triliun dari berbagai infrastruktur maupun belanja-belanja yang lain,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat kunjungan kerja ke Sumenep, Kamis (2/2/2023).
Ia menuturkan, di Tahun 2023 misalnya, jumlah totalnya mencapai sekitar Rp8,3 Triliun yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) dan juga dana dari Kementerian/Lembaga (K/L).
Seperti data dari Kementerian Keuangan, anggaran TKD ke Madura mencapai Rp6,898 triliun. Jumlah itu terbagi untuk Kabupaten Sumenep Rp2,093 triliun, Kabupaten Bangkalan Rp1,751 triliun, Kabupaten Pamekasan Rp1,543 triliun, serta untuk Kabupaten Sampang sebesar Rp1,510 triliun.
Anggaran TKD tersebut turun sekitar 2 persen dibandingkan 2022 yang terealisasi sebesar Rp7,040 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan dana bagi hasil (DBH) karena perubahan formula alokasi sesuai UU 1 Tahun 2022.
Sementara, anggaran dari K/L untuk Madura mengalami kenaikan dari 2022 sebesar Rp1,504 triliun menjadi Rp1,591 triliun di 2023.
Dana tahun ini terbagi untuk Kabupaten Sumenep Rp431,7 miliar. Kabupaten Bangkalan Rp463,8 miliar, Kabupaten Pamekasan Rp445,1 miliar, serta untuk Kabupaten Sampang sebesar Rp250,9 miliar.
Ia berharap, dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis itu, Madura mampu mengalokasikan belanja daerahnya untuk kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat secara realistis.
“Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu kunci paling penting agar APBN hadir itu tidak sia-sia adalah kualitas belanja. Jadi, alokasi yang baik dan banyak belum tentu menjadi hasil yang nyata,” pungkasnya.
Penulis: Danu | Editor: Ani
