SURABAYA – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan berbagai strategi pencegahan masalah stunting. Salah satunya dengan memberikan edukasi dan konseling pada pasangan remaja.
Hal itu dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan sejak dini tentang persiapan kehamilan.
“Ini adalah upaya pencegahan stunting dari hulu. Agar bayi-bayi yang dilahirkan tidak berpotensi stunting. Kita cegah faktor resikonya, deteksi sejak dini dan diintervensi,” kata Ipuk, di Banyuwangi, Selasa (1/2/2023).
Upaya tersebut, kata Ipuk, merupakan langkah serius Pemkab dalam menata generasi yang lebih sehat dan unggul.
“TPK memastikan setiap keluarga yang teridentifikasi berisiko stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Ibu hamil dengan resiko tinggi, kita monitor dan intervensi nutrisinya mencegah bayi lahir stunting,” ujar Ipuk.
Tak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga menggelontorkan dana penanganan stunting, sebesar Rp. 7 miliar.
Dana itu dialokasikan untuk memberikan nutrisi pada ibu hamil yang beresiko tinggi untuk bayi dibawah dua tahun.
Bantuan pendanaan maupun monitoring yang dilakukan pemkab di-update secara real time melalui aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting oleh kader dasawisma dan posyandu yang tergabung dalam TPK.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi Henik Setyorini mengungkapkan, setiap catin yang mengurus administrasi pernikahan di kantor desa wajib mendownload dan mengisi aplikasi elsimil dengan pendampingan dari TPK.
Pengisian aplikasi dilakukan berdasarkan hasil tes kesehatan dari puskesmas. Meliputi, berat badan, lingkar lengan catin perempuan, usia, kadar Hb, dan sebagainya.
“Misalnya ditemukan catin kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga catin tersebut pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil,” pungkas Henik.
Penulis: Danu | Editor: Ani
